Pemerintah Melalui Danantara Soroti Proyek Perumahan dan Apartemen Mangkrak, Dorong Solusi Opsi Pindah Unit bagi Konsumen

JAKARTA – Pemerintah secara resmi memberikan perhatian serius terhadap maraknya proyek perumahan dan apartemen mangkrak yang merugikan masyarakat luas. Melalui instrumen terbarunya, Danantara, pemerintah kini tengah menyusun langkah strategis untuk membenahi sengkarut operasional di sektor properti, khususnya yang melibatkan proyek-proyek vertikal seperti beberapa titik LRT City yang sempat tertunda.

Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan dari konsumen yang telah menyetorkan uang namun belum juga mendapatkan hak kepemilikan hunian mereka secara utuh.

Fokus Penyelesaian Operasional dan Hak Konsumen

Danantara menargetkan penyelesaian masalah secara menyeluruh dengan mengutamakan mitigasi risiko bagi para konsumen. Salah satu opsi konkret yang tengah digodok adalah penyediaan opsi pindah unit (relocation option).

Melalui skema ini, konsumen yang terjebak pada proyek mangkrak akan ditawarkan untuk memindahkan investasinya ke unit apartemen atau perumahan lain yang progres pembangunannya sudah siap atau telah selesai 100%. Langkah ini dinilai sebagai solusi tercepat guna memulihkan kepercayaan pasar dan memastikan pasokan rumah di masyarakat kembali lancar tanpa beban hukum yang berlarut-larut.

Transaksi Properti Tetap Bergairah

Di tengah upaya pembenahan tersebut, minat masyarakat terhadap sektor real estat terbukti tetap tinggi. Pada ajang Danantara Housing Expo 2026 yang digelar baru-baru ini, nilai transaksi dilaporkan berhasil menembus angka fantastis, yakni mencapai sekitar Rp2 triliun.

Tingginya angka transaksi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan hunian di Indonesia masih sangat masif. Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui Danantara diharapkan mampu menjadi jaminan keamanan bagi konsumen di masa depan agar tidak ada lagi proyek strategis yang terbengkalai. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan fisik bangunan yang layak.