Berita Properti
Keringanan BPHTB di 132 Daerah Bisa Membantu Masyarakat Mengurus Pendaftaran Tanah
20 November 2026

Memiliki tanah tanpa dokumen kepemilikan yang jelas dapat menimbulkan berbagai persoalan di kemudian hari. Selain menyulitkan proses jual beli, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan risiko sengketa dan membuat pemilik kesulitan membuktikan hak atas tanahnya.
Untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum, pemerintah terus mendorong percepatan pendaftaran tanah. Salah satu dukungan yang diberikan adalah kebijakan pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pemerintah daerah.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengumumkan bahwa hingga November 2026 terdapat 132 kabupaten/kota di 26 provinsi yang telah memberikan kebijakan keringanan BPHTB. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat ketika mengurus pendaftaran tanah untuk pertama kali.
Lalu, bagaimana bentuk keringanan tersebut, siapa yang dapat memanfaatkannya, dan apa saja yang perlu disiapkan sebelum mengurus dokumen pertanahan?
132 Kabupaten/Kota Berikan Keringanan BPHTB
Berdasarkan informasi ATR/BPN pada 15 November 2026, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan berupa pengurangan atau pembebasan BPHTB.
Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah:
- 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan BPHTB.
- 42 kabupaten/kota memberikan pengurangan BPHTB.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pendaftaran tanah. Hingga 2026, ATR/BPN mencatat sekitar 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia.
Angka tersebut menunjukkan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas cakupan pendaftaran tanah. Biaya yang lebih ringan diharapkan mendorong masyarakat agar tidak menunda pengurusan legalitas tanah karena alasan keterbatasan dana.
Namun, perlu dipahami bahwa kebijakan keringanan BPHTB tidak otomatis berlaku dengan ketentuan yang sama di seluruh Indonesia. Setiap pemerintah daerah memiliki aturan, persyaratan, kategori penerima, dan mekanisme pengajuan masing-masing.
Apa Itu BPHTB dan Mengapa Perlu Diperhatikan?
BPHTB adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
BPHTB merupakan pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Pengelolaannya dilakukan melalui perangkat daerah yang menangani pendapatan daerah, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), atau kanal pembayaran resmi yang ditetapkan pemerintah daerah.
BPHTB dapat berkaitan dengan beberapa bentuk perolehan hak, antara lain:
- Jual beli tanah atau rumah.
- Hibah.
- Waris sesuai ketentuan perpajakan.
- Tukar-menukar.
- Pemasukan tanah atau bangunan ke dalam badan usaha.
- Bentuk perolehan hak lainnya yang diatur dalam ketentuan perpajakan.
Dalam konteks pendaftaran tanah, masyarakat perlu memahami bahwa BPHTB merupakan salah satu aspek kewajiban perpajakan yang dapat berkaitan dengan proses perolehan hak. Karena itu, keringanan dari pemerintah daerah berpotensi membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban tersebut.
Meski demikian, BPHTB bukan biaya administrasi yang dipungut oleh kantor pertanahan. Pajak ini merupakan kewenangan pemerintah daerah dan mekanisme pembayarannya mengikuti aturan setempat.
Bagaimana Keringanan BPHTB Membantu Pendaftaran Tanah?
Kebijakan pembebasan atau pengurangan BPHTB dapat membantu masyarakat mengurangi beban biaya yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Manfaatnya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut.
1. Mengurangi beban biaya masyarakat
Pajak atas perolehan tanah dapat menjadi salah satu komponen pengeluaran yang perlu diperhitungkan. Ketika pemerintah daerah memberikan pembebasan atau pengurangan sesuai persyaratan, masyarakat memiliki beban pembayaran yang lebih ringan.
Dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain dalam pengurusan dokumen, seperti persiapan berkas, pengukuran, atau kebutuhan administrasi yang memang menjadi tanggung jawab pemohon.
2. Mendorong masyarakat segera mendaftarkan tanah
Sebagian masyarakat menunda pengurusan dokumen karena menganggap prosesnya membutuhkan biaya besar atau prosedur yang rumit.
Adanya keringanan BPHTB dapat menjadi dorongan untuk mulai mengurus pendaftaran tanah. Dengan dokumen yang lebih tertib, pemilik memiliki dasar hukum yang lebih jelas atas bidang tanahnya.
3. Mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Keringanan BPHTB juga dapat mendukung pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
PTSL merupakan program pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi objek tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Program ini mencakup pengumpulan data fisik dan data yuridis untuk keperluan pendaftaran tanah.
Melalui dukungan pemerintah daerah, kewajiban BPHTB bagi peserta yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh pembebasan atau pengurangan sesuai kebijakan yang berlaku.
4. Meningkatkan kepastian hukum kepemilikan tanah
Pendaftaran tanah membantu memperjelas data mengenai lokasi, luas, batas, dan pemegang hak atas suatu bidang tanah.
Ketika proses pendaftaran selesai dan dokumen hak diterbitkan sesuai ketentuan, pemilik memiliki bukti hukum yang lebih kuat. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko perselisihan terkait batas maupun kepemilikan tanah.
Perbedaan Pembebasan dan Pengurangan BPHTB
Meskipun sama-sama memberikan keringanan, pembebasan dan pengurangan BPHTB memiliki arti yang berbeda.
Pembebasan BPHTB berarti wajib pajak yang memenuhi kriteria memperoleh fasilitas sehingga kewajiban BPHTB-nya dibebaskan sesuai ketentuan daerah.
Sementara itu, pengurangan BPHTB berarti jumlah pajak yang harus dibayar dikurangi berdasarkan persentase atau ketentuan tertentu.
Sebagai ilustrasi, apabila suatu pemerintah daerah memberikan pengurangan sebesar 50% dan BPHTB terutang yang memenuhi ketentuan adalah Rp4 juta, jumlah yang perlu dibayar menjadi Rp2 juta.
Angka tersebut hanya contoh perhitungan untuk menjelaskan mekanisme pengurangan, bukan tarif atau fasilitas yang berlaku seragam di seluruh daerah.
Karena itu, masyarakat perlu memeriksa peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, atau pengumuman resmi Bapenda setempat sebelum mengajukan permohonan.
Siapa yang Bisa Memanfaatkan Keringanan BPHTB?
Penerima fasilitas bergantung pada kebijakan pemerintah kabupaten atau kota. Dalam konteks pendaftaran tanah pertama kali, fasilitas dapat diarahkan kepada masyarakat yang mengikuti program PTSL atau kategori penerima lain yang ditetapkan pemerintah daerah.
Beberapa hal yang umumnya perlu diperiksa meliputi:
1. Status dan jenis perolehan tanah
Pastikan bidang tanah termasuk kategori perolehan hak yang memperoleh fasilitas. Tidak semua transaksi jual beli atau pengurusan sertifikat otomatis berhak mendapatkan pembebasan.
2. Status pemohon
Periksa apakah kebijakan ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, peserta PTSL, pemilik tanah yang belum bersertifikat, atau kategori penerima tertentu.
3. Lokasi objek tanah
Kebijakan BPHTB merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, lokasi tanah menjadi salah satu hal penting dalam menentukan aturan yang berlaku.
4. Persyaratan administrasi
Pemohon perlu memenuhi dokumen yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Persyaratan dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya.
5. Periode pengajuan
Beberapa daerah memberikan fasilitas secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku, sedangkan daerah lain menerapkan program dengan batas waktu tertentu.
Contoh Kebijakan Keringanan BPHTB di Daerah
Kebijakan keringanan BPHTB tidak hanya berupa pembebasan penuh. Beberapa pemerintah daerah juga menerapkan pengurangan dengan persentase tertentu.
Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan pengurangan BPHTB sebesar 50% untuk program PTSL berdasarkan keputusan bupati pada 2026. Kebijakan tersebut diberlakukan hingga 31 Maret 2027.
Untuk mengajukan fasilitas tersebut, masyarakat perlu melengkapi dokumen yang ditentukan, antara lain:
- KTP wajib pajak.
- SPPT PBB-P2 atau surat keterangan NJOP tahun berjalan.
- Sertifikat tanah sesuai persyaratan program.
- Foto objek pajak dari bagian depan dan samping.
- Bukti pelunasan PBB-P2 sesuai ketentuan.
- Alamat email dan nomor telepon pemohon.
Contoh ini menunjukkan bahwa keringanan BPHTB dapat memiliki persyaratan khusus, termasuk dokumen pendukung dan mekanisme pengajuan.
Masyarakat di daerah lain sebaiknya tidak langsung menggunakan persyaratan Sidoarjo sebagai acuan karena ketentuan masing-masing pemerintah daerah dapat berbeda.
Cara Memeriksa Apakah Daerah Memberikan Keringanan BPHTB
Sebelum mengurus pendaftaran tanah, masyarakat sebaiknya memastikan terlebih dahulu apakah pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas pembebasan atau pengurangan BPHTB.
Berikut langkah yang dapat dilakukan:
1. Hubungi Bapenda setempat
Tanyakan apakah pemerintah kabupaten atau kota memiliki kebijakan keringanan BPHTB untuk pendaftaran tanah pertama kali atau peserta PTSL.
2. Periksa situs resmi pemerintah daerah
Cari informasi melalui situs Bapenda, JDIH pemerintah daerah, atau kanal resmi pemerintah kabupaten/kota.
3. Tanyakan kepada kantor pertanahan
Kantor pertanahan dapat memberikan informasi mengenai proses pendaftaran tanah dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kewajiban BPHTB.
4. Periksa dasar hukum fasilitas
Minta informasi mengenai nomor peraturan, keputusan kepala daerah, atau kebijakan resmi yang menjadi dasar pemberian keringanan.
5. Pastikan masa berlaku program
Jika fasilitas diberikan melalui program khusus, periksa tanggal pembukaan dan penutupan pengajuan agar tidak melewatkan kesempatan.
6. Tanyakan mekanisme pembayaran dan verifikasi
Pastikan apakah pemohon perlu mengajukan permohonan tertulis, mengunggah dokumen secara daring, atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak daerah.
Dokumen yang Perlu Disiapkan untuk Pendaftaran Tanah
Persiapan dokumen sejak awal dapat membantu memperlancar proses pendaftaran tanah. Dokumen yang diperlukan bergantung pada riwayat perolehan tanah dan jenis layanan yang diajukan.
Beberapa dokumen yang umumnya perlu dipersiapkan antara lain:
- KTP dan Kartu Keluarga pemohon.
- Bukti penguasaan atau perolehan tanah, seperti akta jual beli, surat waris, hibah, atau dokumen lain yang relevan.
- Surat keterangan riwayat tanah jika dipersyaratkan.
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sesuai ketentuan.
- Bukti pembayaran PBB-P2 atau dokumen perpajakan terkait.
- Surat keterangan dari desa atau kelurahan jika diperlukan.
- Dokumen pendukung mengenai batas dan lokasi bidang tanah.
Untuk program PTSL, persyaratan dapat mengikuti ketentuan pelaksanaan di wilayah masing-masing. Sebaiknya masyarakat meminta daftar dokumen resmi dari panitia PTSL atau kantor pertanahan agar tidak menyiapkan berkas yang keliru.
Hal yang Perlu Diperhatikan agar Tidak Salah Mengurus BPHTB
Keringanan pajak dapat membantu mengurangi biaya, tetapi masyarakat tetap perlu berhati-hati dalam proses pengajuan.
1. Jangan menganggap semua pendaftaran tanah bebas BPHTB
Fasilitas pembebasan atau pengurangan diberikan berdasarkan kebijakan dan persyaratan tertentu. Pastikan status bidang tanah dan pemohon sesuai dengan aturan.
2. Bedakan BPHTB dengan biaya persiapan PTSL
BPHTB merupakan pajak daerah, sedangkan biaya persiapan PTSL berkaitan dengan kebutuhan persiapan kegiatan yang tidak ditanggung anggaran pemerintah sesuai ketentuan. Keduanya memiliki dasar dan mekanisme berbeda.
3. Gunakan kanal pembayaran resmi
Pembayaran kewajiban pajak harus dilakukan melalui kanal yang ditetapkan pemerintah daerah. Hindari menyerahkan uang kepada perantara tanpa bukti pembayaran resmi.
4. Periksa kesesuaian data tanah
Pastikan nama pemohon, lokasi, luas, batas, dan dokumen pendukung sesuai. Ketidaksesuaian data dapat membuat proses verifikasi membutuhkan waktu lebih lama.
5. Simpan seluruh bukti pengajuan
Simpan tanda terima, bukti pembayaran, dokumen permohonan, dan komunikasi resmi dengan petugas. Arsip tersebut dapat membantu jika terjadi kendala dalam proses administrasi.
6. Pastikan status pajak dan dokumen pertanahan
Periksa apakah terdapat kewajiban PBB-P2 yang belum diselesaikan dan pastikan dokumen tanah memiliki riwayat yang dapat ditelusuri. Kewajiban PBB-P2 berbeda dari BPHTB sehingga perlu diperiksa secara terpisah.
Pengaruh Keringanan BPHTB terhadap Pasar Properti
Kebijakan keringanan BPHTB tidak hanya berpengaruh terhadap masyarakat yang sedang mendaftarkan tanah untuk pertama kali. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut juga dapat mendukung tertib administrasi pertanahan dan ekosistem properti.
Ketika semakin banyak bidang tanah terdaftar, data pertanahan menjadi lebih jelas dan kepastian hukum dapat meningkat. Hal ini penting bagi pemilik, calon pembeli, pengembang, maupun pihak yang membutuhkan informasi legalitas tanah.
Dokumen kepemilikan yang tertib juga dapat membantu proses transaksi properti. Calon pembeli dapat melakukan pemeriksaan terhadap identitas pemegang hak dan data bidang tanah sebelum melanjutkan jual beli.
Namun, keringanan BPHTB tidak otomatis membuat harga tanah turun atau menjamin transaksi properti menjadi bebas risiko. Pemeriksaan sertifikat, batas tanah, status sengketa, dan kesesuaian tata ruang tetap perlu dilakukan.
FAQ Seputar Keringanan BPHTB dan Pendaftaran Tanah
1. Apa itu keringanan BPHTB?
Keringanan BPHTB adalah fasilitas dari pemerintah daerah berupa pengurangan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.
2. Berapa daerah yang memberikan keringanan BPHTB pada 2026?
Berdasarkan informasi ATR/BPN per 15 November 2026, terdapat 132 kabupaten/kota di 26 provinsi yang memberikan pembebasan atau pengurangan BPHTB. Sebanyak 90 daerah memberikan pembebasan dan 42 daerah memberikan pengurangan.
3. Apakah semua masyarakat bisa mendapatkan pembebasan BPHTB?
Tidak. Penerima fasilitas harus memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah. Ketentuan dapat berbeda berdasarkan jenis perolehan tanah, status pemohon, lokasi, dan program yang diikuti.
4. Apakah keringanan BPHTB hanya berlaku untuk peserta PTSL?
Tidak selalu. Beberapa daerah mengaitkan fasilitas dengan program PTSL, sedangkan kebijakan lain dapat berlaku untuk kategori perolehan hak tertentu. Periksa ketentuan resmi pemerintah daerah.
5. Apakah BPHTB merupakan biaya yang dibayarkan kepada BPN?
Bukan. BPHTB adalah pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Pembayarannya dilakukan melalui perangkat daerah atau kanal pembayaran resmi yang ditetapkan.
6. Apakah pengurangan BPHTB berlaku otomatis?
Tidak selalu. Pemohon mungkin perlu mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen untuk memperoleh fasilitas. Ikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah daerah.
7. Bagaimana cara mengetahui apakah daerah tempat tinggal memberikan keringanan?
Hubungi Bapenda, periksa situs resmi pemerintah daerah, atau tanyakan kepada kantor pertanahan. Pastikan memperoleh informasi mengenai dasar hukum, persyaratan, dan masa berlaku fasilitas.
Keringanan BPHTB di 132 kabupaten/kota menjadi salah satu langkah untuk membantu masyarakat mengurus pendaftaran tanah dan memperoleh kepastian hukum atas kepemilikannya. Dengan adanya pembebasan atau pengurangan pajak sesuai ketentuan daerah, beban biaya yang berkaitan dengan perolehan hak dapat menjadi lebih ringan.
Meski demikian, masyarakat tetap perlu memeriksa persyaratan, menyiapkan dokumen, dan memastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi. Legalitas tanah yang tertib merupakan bagian penting dalam menjaga nilai dan keamanan aset properti. Rumahgue mengajak masyarakat untuk lebih cermat memahami aspek legalitas sebelum membeli, menjual, atau mengembangkan properti.
Siap cari properti?
Jelajahi listing terkurasi di RumahGue dan hubungi agen langsung via WhatsApp.
Mulai pencarian.jpg)

